Bawaslu Sebut 31 Kepala Daerah di Jateng Melanggar
Cari Berita

Bawaslu Sebut 31 Kepala Daerah di Jateng Melanggar

madura satu
Saturday, February 23, 2019


Sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah dipastikan melanggar setelah diketahui memberikan dukungan kepada salah satu Capres-Cawapres. foto/google

JATENG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Menurut Bawaslu, aturan yang dilanggar oleh 31 kepala daerah itu bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda," kata Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin, seperti dilaporkan viva.id, Sabtu (23/2/2019).

Rofiuddin menegaskan, sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah lainnya seharusnya menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat.

Kata dia, jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.

"Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok," timpalnya.

Dalam kasus dimaksud, Bawaslu telah memeriksa 38 orang yang terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019. Ke-38 orang tersebut meliputi dua pelapor, pihak hotel, dan 35 kepala daerah.

Hasilnya, Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut serta. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.

"Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, 'Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin', poin intinya di situ," ujar Rofiuddin.

Sebelumnya, sambung Rofiuddin, Ganjar diperiksa oleh Bawaslu selama 1,5 jam dengan dicecar 20 pertanyaan hingga akhirnya Politisi PDI-P itu dinyatakan melanggar aturan netralitas sebagai kepala daerah. (viva/ros)